KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) (SOVEREIGNTY OF AIRSPACE ABOVE THE INDONESIAN ARCHIPELAGO SEA GROOVE (ALKI)

Authors

  • Siti Revi Ramadani Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Euis Ammelia Universitas Maritim Raja Ali Haji

DOI:

https://doi.org/10.70799/jumma.v6i2.130

Keywords:

ALKI , Konvensi Negara, Kedaulatan Negara

Abstract

Kedaulatan ruang udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan hukum, keamanan, dan hubungan internasional. Indonesia, sebagai negara yang terdiri dari 4.444 pulau, memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan di ruang udara, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 serta UNCLOS 1982. Meskipun terdapat pengakuan terhadap hak lintas alur laut, sering terjadi pelanggaran oleh pesawat asing yang mengancam integritas wilayah negara. Penelitian ini mengeksplorasi regulasi yang mengatur kedaulatan udara, termasuk Undang-Undang Penerbangan dan prosedur pemaksaan pendaratan, serta pentingnya penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Membangun sistem pertahanan udara yang kuat dan menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangga adalah langkah penting untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Di samping itu, dampak lingkungan dari aktivitas penerbangan harus diperhatikan agar ekosistem tetap terjaga. Pendekatan menyeluruh diperlukan unuk secara efektif mengelola kedaulatan udara, melindungi sumber daya, dan menjamin keamanan nasional.

Author Biography

Euis Ammelia, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dosen Ilmu Hubungan Internasional

Downloads

Published

2025-07-01

How to Cite

Ramadani, S. R., & Ammelia, E. (2025). KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) (SOVEREIGNTY OF AIRSPACE ABOVE THE INDONESIAN ARCHIPELAGO SEA GROOVE (ALKI). Jurnal Maritim Malahayati, 6(2), 350–353. https://doi.org/10.70799/jumma.v6i2.130

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.